PALOPO – Komisi A DPRD Kota Palopo menggelar rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo, Senin (13/01/2025), guna membahas program kerja tahun 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi A DPRD Palopo ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Aris Munandar, dengan fokus utama pada evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam rapat tersebut, Aris Munandar mengungkapkan pentingnya memastikan agar program PKH tepat sasaran. Saat ini, tercatat 6.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima bantuan di Palopo. Namun, Aris menekankan perlunya verifikasi dan validasi ulang data penerima.
“Komisi A meminta Dinsos untuk mengevaluasi data penerima PKH agar benar-benar sesuai regulasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat. Kami mendorong Dinsos turun ke lapangan untuk memeriksa langsung kondisi penerima,” ujar Aris.
Selain itu, Aris juga menyoroti kesejahteraan para pendata PKH di tingkat kelurahan. Ia mengusulkan agar honor mereka ditingkatkan sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja yang lebih optimal.
Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Gerindra, Nureny, turut menyampaikan masukan terkait mekanisme penentuan penerima PKH. Menurutnya, musyawarah kelurahan (muskal) perlu dilaksanakan sebelum menentukan penerima bantuan.
“Sebelum menetapkan penerima PKH, muskal harus dilakukan. Libatkan pendamping PKH, RT, RW, bhabinkamtibmas, dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya muskal, kami berharap program ini dapat lebih tepat sasaran,” tegas Nureny.
Menanggapi masukan tersebut, Dinsos Palopo berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima PKH. Mereka juga memastikan akan menindaklanjuti arahan dari Komisi A demi meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. (***)
